Privateer, ‘Bajak Laut’ Legal yang Diberi Izin Oleh Negara

Privateer bisa juga disebut sebagai bajak laut dengan ‘surat (izin)’, yang mana keberadaan mereka adalah legal karena dinaungi oleh suatu negara. Seperti namanya, privateer merupakan individu/kelompok swasta yang mana mereka akan ditugaskan oleh suatu pemerintah untuk melakukan kegiatan kuasi-militer (paramiliter).

Mereka biasanya juga terlibat dalam perang-perang maritim, tentunya dengan berada dibawah komando suatu komisi. Otoritas yang berdaulat atau perwakilannya kemudian akan mengeluarkan sebuah surat tanda, yang disebut sebagai letter of marque.

Surat tanda ini secara langsung memberi wewenang kepada pemegangnya untuk melakukan segala bentuk aksi permusuhan yang diperbolehkan di laut, dengan cara berperang. Selain itu, privateer juga diperkenankan untuk menyerang kapal asing guna dijadikan tawanan dan rampasan.

Hal ini dikarenakan pemerintah (yang menerbitkan surat untuk privateer) tidak akan pernah membayar awak kapal. Sebagai gantinya, mereka berhak untuk berlayar mencari keuntungan mereka sendiri, biasanya dengan cara merampok kapal dagang dan menjarah pemukiman negara saingan.

Dengan demikian, awak kapal dan segala pihak yang terlibat akan mendapatkan bagian keuntungan yang berasal dari barang yang berhasil mereka rebut/rampok. Keuntungan pun akan dibagi berdasarkan persentase, yaitu untuk sponsor, pemilik kapal, kapten, dan kru-kru kapal, serta tidak lupa sang penerbit surat (penguasa).

Perlindungan privateer

Surat tanda yang diterbitkan pemerintah sering kali melindungi para privateer dari tuduhan pembajakan. Tetapi dalam praktiknya, sering kali negara-negara yang bersangkutan kewalahan untuk menahan aktivitas mereka kedalam batas-batas legal yang telah ditentukan.

Tidak jarang mereka mengambil tindakan ilegal diluar hal-hal yang telah diizinkan didalam surat tanda. Terkadang pula, mereka tetap melakukan aksinya meskipun surat yang diberikan sudah kadaluarsa atau habis masa kontrak/berlakunya.

Dengan demikian, seringkali menjadi sangat sulit untuk membedakan antara privateers, bajak laut, corsairs, atau buccaneers. Banyak di antaranya yang berlayar tanpa surat komisi yang asli.

Pembubaran hingga akhirnya dilarang

Munculnya sistem negara modern yang memiliki kontrol militer terpusat telah berkontribusi dalam menurunkan jumlah privateers pada akhir abad ke-19. Ditambah lagi akibat kelakuan para privateers yang sering kali melakukan aksinya secara bebas, hal itu menimbulkan ketakutan akan resiko perompakan.

Pada tahun 1856 di Deklarasi Paris, Inggris Raya dan negara-negara besar Eropa lainnya (kecuali Spanyol) akhirnya menyatakan bahwa privateering (kegiatan privateer) merupakan kegiatan ilegal.

Pemerintah AS juga menolak untuk menyetujuinya. AS beralasan bahwa Angkatan Lautnya yang terbilang kecil akan sangat bergantung pada privateer ketika perang berlangsung.

Namun kebangkitan Angkatan Laut Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, serta kesadaran bahwa privateering secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk perang, mendorong Amerika Serikat untuk menghapus kegiatan privateering. Selain AS, Spanyol pun kemudian menyetujui larangan tersebut pada tahun 1908.