Mengapa Pemerintah Hindia Belanda Menerapkan Tanam Paksa?

Sistem Tanam Paksa, atau dikenal juga sebagai Cultuurstelsel (Sistem Kultivasi) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch, pada tahun 1830.

Kebijakan Cultuurstelsel ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian kecil tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Sedangkan bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja selama 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah.

Meskipun awalnya sistem ini bertujuan untuk memakmurkan kedua belah pihak (Belanda dan rakyat Hindia Belanda), pada praktiknya aturan ini banyak sekali yang melenceng.

Salah satunya adalah ketika seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman ekspor, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Sedangkan warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian milik pemerintah.

Terlepas dari itu semua, mengapa pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan sistem Tanam Paksa? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasannya berikut.

Latar Belakang Diterapkannya Tanam Paksa

Akhir abad kedelapan belas merupakan masa-masa yang buruk bagi perekonomian Belanda. Ketika itu, volume perdagangan Belanda sedang menurun akibat pengaruh perang, dan pendapatan investasi dari obligasi asing menjadi menurun juga.

Selain itu, pembukaan kembali pelabuhan Antwerpen (sekarang di Belgia) telah membuat persaingan baru dengan rival Belanda, yaitu Inggris. Inggris dan Belanda sejak dulu telah bersaing dalam memperebutkan monopoli perdagangan.

Inggris akhirnya berhasil merebut sebagian besar koloni Belanda (termasuk Afrika Selatan, Ceylon, Malaka, dan Hindia Belanda) ketika Belanda sedang berada di bawah hegemoni Prancis (Kekaisaran Pertama Prancis). Inggris juga mengambil alih banyak peran Belanda dalam perdagangan antar-Asia.

Setelah periode Prancis di Belanda selesai, Belanda pun berhasil mendapatkan kembali koloninya, termasuk juga Hindia Belanda. Meskipun demikian, Belanda tetap kehilangan beberapa wilayah koloninya yang tetap direbut oleh Inggris. Hal ini tentunya mengurangi sumber pemasukan bagi kas Belanda.

Perang Dipenogoro (1825-1830)

Pada tahun 1825-1830, Belanda dan penguasa lokal di Jawa mengalami perselisihan. Pangeran Dipenogoro sebagai salah satu tokoh lokal pun akhirnya melakukan peperangan melawan Belanda, yang dikenal sebagai Perang Dipenogoro.

Perang Dipenogoro sendiri merupakan salah satu perang yang paling menguras kas keuangan Belanda. Diperkirakan, Belanda mengeluarkan sekitar 20 juta Gulden sebagai biaya selama berlangsungnya perang.

Revolusi Belgia (1830-1831)

Selain itu, tidak lama setelah Perang Dipenogoro usai, Belanda dihadapkan lagi dengan Revolusi Belgia di negaranya. Rakyat Belgia di Kota Brussel melakukan pemberontakan dan ingin memisahkan diri dari Kerajaan Bersatu Belanda.

Peristiwa ini akhirnya berujung pada kemerdekaan Belgia pada 1830. Belanda pun kehilangan banyak lahan industrinya di wilayah Belgia, yang berakibat pada kurangnya pemasukan kas Belanda.

Krisis Ekonomi

Jadi mengapa pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan sistem Tanam Paksa?

Dapat disimpulkan, pada awal abad ke-19, Belanda sedang berada di masa-masa krisis ekonomi. Belanda yang terlibat terlalu banyak perang (seperti Perang Jawa atau Dipenogoro, Perang Padri, Revolusi Belgia, dan bahkan Perang melawan Prancis di negaranya sendiri) menjadi kehabisan kas keuangan negara.

Belanda akhirnya mencoba berbagai cara untuk dapat menutupi keuangannya, termasuk dengan cara memanfaatkan koloni paling berharga mereka, yaitu Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bosch, pun mencetuskan ide untuk melakukan Cultuurstelsel.

Cultuurstelsel pun terbukti tidak hanya berhasil mengisi kas Belanda, namun juga memakmurkan dan menyejahterakannya. Pada 25 Desember 1839, van den Bosch pun kemudian dianugrahkan gelar graaf oleh Raja Belanda karena telah berhasil memakmurkan dan mencegah kebangkrutan Belanda.