Ketika Jepang Menghapus Dualisme Lembaga Peradilan

Proses Peradilan di Landraad Pati (Koleksi Digital Universitas Leiden)

Dewasa ini, pengadilan menjadi tempat bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Beragam perkara ditangani baik pidana maupun perdata. Pengadilan mengadili kasus dari semua orang tanpa membedakan ras, agama, suku, maupun golongannya. Namun kondisi sekarang amat berbeda dengan ketika zaman Belanda. Pengadilan dipisahkan untuk bangsa Eropa dan Pribumi. Dualisme pengadilan ini bertahan lama, hingga akhirnya dihapus pada periode penjajahan Jepang.

Susunan Institusi Peradilan di Indonesia Periode Belanda

Pembentukan berbagai lembaga peradilan di Hindia Belanda menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia) (2014) didasarkan atas pasal 163 Indische Staatsregeling yang mulai berlaku tahun 1926 yang mengatur penggolongan rakyat menjadi golongan Eropa, orienta atau Timur Asing, dan Pribumi. Peraturan tahun 1926 itu merupakan pembaruan dari pasal 109 Regeringsreglement yang disahkan pada 1854.

Keadaan yang plural itu menurut Belanda perlu disediakan pengadilan yang beragam. Tidak mungkin satu pengadilan untuk semua golongan lantaran mereka memiliki kebutuhan hukum yang berbeda. Oleh karenanya, Belanda membentuk pengadilan untuk golongan Eropa dan Pribumi. Belanda juga memberlakukan pengadilan swapraja yang telah ada sebelumnya untuk mengadili perkara-perkara yang melibatkan orang-orang Pribumi.

Hingga Belanda angkat kaki pada Maret 1942, terdapat beragam pengadilan di Hindia Belanda. Tresna dalam Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (1957) menyebutkan lembaga peradilan sebagai berikut:

Pengadilan untuk Pribumi:

  • Pengadilan Kasus Pidana:
    1. Districtsgerecht (Pengadilan Kawedanan);
    2. Regentschapgerecht (Pengadilan Kabupaten);
    3. Landraad (Pengadilan Negeri);
    4. Landgerecht (Pengadilan Karesidenan);
    5. Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi);
    6. Hooggerechtshof (Mahkamah Agung).
  • Pengadilan Kasus Perdata:
    1. Districtsgerecht;
    2. Regentschapgerecht;
    3. Landraad;
    4. Raad van Jusitie;
    5. Hooggerechtshof.

Pengadilan untuk Eropa:

  • Pengadilan Kasus Pidana:
    1. Landgerecht (Pengadilan Karesidenan);
    2. Raad van Justitie;
    3. Hooggerechtshof.
  • Pengadilan Kasus Perdata
    1. Residentiegerecht (Pengadilan Karesidenan);
    2. Raad van Justitie;
    3. Hooggerechtshof.

Perubahan Pengadilan Zaman Jepang

Susunan peradilan kolonial bertahan hingga penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk  “. . . melakukan eksploitasi ekonomi secara intensif serta mengendalikan secara ketat kehidupan rakyat.” Tulis Aiko Kurasawa dalam Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945 (2015).

Kebijakan Jepang dalam masalah peradilan terungkap dalam Undang-undang No. 1 tanggal 7 Maret 1942 pasal 4 yang diungkapkan Pringgodigdo dalam pidatonya berjudul “Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang Dari bulan Maret sampai Bulan Desember 1942” yang disampaikan di UGM pada 1952. Isinya, “ . . .semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannja, hukum dan undang-undang dari Pemerintah jang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal sadja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.”

Sangat jelas bahwa Jepang tetap mengakui eksistensi lembaga peradilan bentukan Belanda. Jepang tidak ingin tenaganya terkuras untuk mengubah susunan pengadilan yang sudah ada. Ini lantaran prioritas utama Jepang datang ke Indonesia adalah untuk keperluan perang. Oleh karenanya yang menjadi fokus perhatiannya adalah “melakukan eksploitasi ekonomi secara intensif serta mengendalikan secara ketat kehidupan rakyat”, tulis Aiko Kurasawa.

Kendati demikian, Jepang tetap melakukan perubahan dalam bidang peradilan yang dianggapnya perlu. Perubahan yang fundamental adalah menghapus dualisme peradilan yang bertumpu pada kebijakan segregasi ras. Pengadilan kini hanya terdiri dari satu sistem untuk semua golongan penduduk.

Modifikasi ini disertai dengan transformasi minor mengganti nama-nama pengadilan yang berasal dari Bahasa Belanda menjadi Bahasa Jepang, catat Sudikno Mertokusumo dalam Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia (2016). Districtsgerecht diubah menjadi Gun Hooin, Regentschapgerecht diubah menjadi Ken Hooin, Landgerecht diganti Keizai Hooin, Landraad diganti Tihoo Hooin, Raad van Justitie diganti Kootoo Hooin, sementara Hooggerechtshof diganti Saikoo Hooin. Kemudian Jepang juga menghapus residentiegerecht yaitu pengadilan khusus golongan Eropa.

Penghapusan dualisme pengadilan yang dilakukan oleh Jepang berlandaskan pada keadaan pengadilan di negara sakura itu, yang menurut Tresna hanya mengenal satu sistem pengadilan untuk semua golongan penduduk. Selain itu, penghapusan ini dimaksudkan untuk menarik simpati orang-orang Indonesia. Penyejajarannya dengan orang Eropa dalam peradilan diharapkan akan mampu menciptakan rasa diperlakukan yang sama bagi kaum pribumi. Ini berlainan dengan golongan Belanda yang kala itu “. . . dianggap orang asing dan diberi perlakuan jang kurang enak . . .”, ungkap Pringgodigdo. Tujuannya agar di kemudian hari orang Indonesia “ . . . mau menjokong dengan ichlas tentera Djepang . . .”.

Tidak kalah pentingnya, Jepang kala itu “. . . dengan pemerintahan militernya idak merupakan keadaan yang normal, tetapi darurat, yang dimaksudkan untuk tidak berlangsung lama . . .”, tulis Sudikno Mertokusumo. Oleh karenanya, Jepang tidak ingin disibukkan dengan administrasi yang rumit yang dikhawatirkan akan mengganggu tujuan utama kolonialismenya di Indonesia, yaitu untuk mencari tenaga dan sumber daya alam guna keperluan perang. Dualisme pengadilan yang dirasa ruwet itu sebisa mungkin disederhanakan.

Penulis : Muhammad A. Farizqi Prasadana
Editor : Editor Sedjarah.id

Total
1
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post
East India Company

British East India Company | Sejarah dan Latar Belakangnya

Next Post
manifes kebudayaan

Saat Presiden Soekarno Melarang Manifes Kebudayaan

Related Posts
Total
1
Share