Hak Oktroi VOC: Hak-Hak Istimewa VOC

Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau yang biasa dikenal sebagai VOC, merupakan sebuah kongsi dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. Pembentukan kongsi dagang ini didukung oleh Pemerintah Belanda saat itu. Parlemen pun bahkan memberikan hak-hak istimewa kepada VOC, atau yang disebut sebagai Hak Oktroi VOC.

Meskipun VOC merupakan sebuah kongsi dagang―yang tujuan utamanya berdagang, tidak jarang juga VOC disebut sebagai “negara di dalam negara”. Hal ini tidak terlepas dari hak oktroi VOC tadi, yang mana VOC pun menjadi memiliki wewenang layaknya sebuah negara yang berdaulat.

Isi Oktroi VOC

Pada tahun 1602, enam perusahaan dari Republik Belanda ingin melakukan perdagangan di sekitaran wilayah Samudera Hindia. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, mereka kemudian bersatu dan bersepakat untuk membentuk VOC.

Pada 20 Maret 1602, parlemen Belanda (staten-generaal) akhirnya menerbitkan octrooi untuk VOC, tetapi dengan syarat bahwa VOC nantinya akan merugikan Portugis dan Spanyol sebesar-besarnya. Pada octrooi itu juga dimuat beberapa hak khusus serta ‘tujuan’ yang dimiliki VOC.

Adapun tujuan VOC berdasarkan octrooi tersebut antara lain:

• Menyingkirkan Portugis dari Hindia Timur.
• Mencegah Spanyol menduduki bagian timur Nusantara (Maluku, dll).
• Mengajak penguasa-penguasa lokal agar hanya berdagang dengan VOC.

Selain itu, terdapat pula beberapa hak istimewa yang diberikan kepada VOC, atau yang disebut sebagai Hak Oktroi. Dirangkum dari berbagai sumber, hak-hak tersebut antara lain:

• Melakukan monopoli perdagangan di wilayah Hindia, termasuk di Nusantara.
• Membentuk angkatan perang dan melakukan peperangan.
• Membangun benteng pertahanan.
• Mengangkat pegawainya sendiri atas dasar kesetiaan.
• Melakukan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal.
• Mengeluarkan mata uangnya sendiri.

Dari hak-hak istimewa itulah, terlihat bahwa VOC memiliki wewenang layaknya sebuah negara yang berdaulat. Itulah mengapa sering kali dikatakan bahwa VOC merupakan “negara di dalam negara”.

Setelah penutupan VOC pada 31 Desember 1799, wilayah Nusantara yang sebelumnya dikelola oleh VOC pun berpindah tangan menjadi wilayah dibawah Pemerintah Belanda.