Shinto sebagai agama negara Jepang harus berakhir pada 15 Desember 1945, akibat langkah sekutu dalam melakukan demiliterisasi Jepang. Berakhirnya Shinto dinilai sekutu sebagai langkah agar reformasi demokrasi pada Jepang dapat berjalan baik.
Seperti yang diketahui, Shinto adalah agama politeistik yang berusia 1.500 tahun. Shinto sendiri telah menjadi dogma militeristik dan ultra-nasionalistik di bawah arahan pemerintah Jepang. Oleh karena itu agama ini sangat didukung oleh pemerintah Jepang. Terbukti dari para siswa yang diminta untuk mempelajari Shinto di sekolah. Belum lagi negara bagian yang mendanai 50.000 kuilnya. Serta kaisar yang secara berkala akan pergi ke kuil untuk membahas urusan publik dengan leluhurnya yang telah lama meninggal.
Jenderal Douglas MacArthur, sebagai Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu di Pasifik, mengakhiri Shintoisme sebagai agama yang resmi di Jepang. Hal itu juga mengakhiri kepercayaan bahwa kaisar, dalam hal ini adalah Hirohito, sebagai dewa. Pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo, MacArthur menandatangani instrumen menyerahnya Jepang. Hal itu dilakukan atas nama Sekutu sebagai pemenang. Sebelum reformasi ekonomi dan politik Jepang dapat diberlakukan, negara tersebut harus didemiliterisasi terlebaih dahulu.
Baca Juga
Pengeboman Pearl Harbor
Langkah pertama dalam melakukan demiliterisasi adalah demobilisasi angkatan bersenjata Jepang, dan pengembalian semua pasukan dari luar negeri. Langkah kedua adalah mengakhiri Shinto sebagai agama nasional Jepang. Hal ini dikarenakan kekuatan sekutu percaya, bahwa reformasi demokrasi yang baik, serta bentuk pemerintahan konstitusional tidak dapat dilaksanakan selama rakyat Jepang masih memandang kaisar sebagai otoritas tertinggi mereka.
Langkah tersebut mengharuskan tidak boleh ada dana publik (pajak) yang dapat digunakan untuk mendukung kuil atau pendeta Shinto dengan cara. Pejabat publik yang tugasnya terkait dengan agama Shinto juga segera diberhentikan dari jabatannya. Serta, Kaisar Jepang boleh lagi melaporkan masalah publik kepada leluhurnya dalam kunjungan resmi ke kuil. Walau demikian ia diizinkan untuk beribadah hanya secara tidak resmi dan sebagai individu pribadi.
Referensi:
www.washingtonpost.com
www.history.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Shinto_Directive
